oleh Alfi Syahriyani *)

“Kalian tahu DR.Ir.M.Imaduddin Abdurrahman, pelopor Lembaga Dakwah Kampus? Saya bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Dia bilang, “Kalau Muhammad Hatta tidak mengajar saya di desa, saya tidak akan pernah kuliah di ITB mengambil jurusan teknik elektro karena apa yang dikatakan beliau dulu adalah bahwa desa kami butuh ahli listrik! Seorang Imad tidak akan pernah menjadi seperti ini kalau tidak pernah diberi mimpi” (Anies Baswedan, Ph.D, Pendiri Yayasan “Indonesia Mengajar”)

****
“Apa kabar nasib pendidikan di Indonesia?” Kalimat tanya ini selalu menjadi topik hangat di tiap diskusi, seminar-seminar, bahkan obrolan santai di warung kopi. Semua telah sepakat bahwa pendidikan merupakan hal yang mendasar, investasi jangka panjang, dan hak setiap kalangan. Zaman tak akan pernah bisa dibohongi. Jika dulu manfaat pendidikan hanya disadari oleh pihak yang memiliki gelar bangsawan, kini—di era informasi—siapapun mereka, dari latar belakang manapun ia, pendidikan telah dirasa mampu menjadi alat untuk mengangkat derajat. Lihat saja bagaimana sepuluh bocah dalam Laskar Pelangi berlaga. Tidak pernah mereka bertanya kabar pendidikan di Indonesia. Sebaliknya, bagi mereka, terus belajar dalam kondisi apa adanya adalah pemantik terbesar yang melahirkan karya nyata.

Bagaimana wajah pendidikan di Indonesia? Beragam perkara dalam dunia pendidikan memunculkan seribu topeng. Berkali-kali sistem pendidikan diganti, berpuluh-puluh kali juga kurikulum diuji coba, tapi toh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tetap mencatat bahwa ranking SDM kita belum juga merangkak naik, masih berada di peringkat 12 dari 12 negara di Asia. Sementara itu, dengan berbagai cara, pemerintah bersikukuh memunculkan ekspresi ramah pendidikan di mata dunia. Padahal, sistem yang ada dari luar tampak seperti sebuah tongkat yang cantik, tapi dalamnya rapuh di makan rayap.

Barangkali benar, pendidikan di Indonesia telah keluar dari khitahnya sebagai “hak bagi semua kalangan”. Pasalnya, sistem yang ada justru mengizinkan si kaya boleh menuntut ilmu, sementara si miskin hanya bisa menatap kosong dari luar pagar sekolah. Hal ini jelas menandakan bahwa keadilan dalam dunia pendidikan telah benar-benar roboh. Kita terlalu asik mempercantik wajah pendidikan dari luar: mulai dari standardisasi UN, hingga sekolah berbasis internasional. Sayangnya, kita melupakan esensi pendidikan sebagai alat untuk merubah pola pikir, menciptakan dan meraih mimpi, serta membentuk watak anak didik yang berperadaban. Melihat kenyataan yang ada, barangkali logika cerita pendek A.A Navis, “Robohnya S(ekolah)urau Kami”, bisa memperlihatkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya kehilangan wajah, tapi juga roboh organ dalamnya, nilai-nilai esensialnya: keadilan sistem dan moral para pelaku di dalamnya.

Membaca Simpul-simpul Realitas

Beragam masalah dalam dunia pendidikan memang tidak akan pernah habis dibahas. Harus diakui bahwa menganalisis problematika pendidikan tidak hanya ditilik dari satu sisi saja. Permasalahannya begitu kompleks karena melibatkan berbagai bidang, baik ekonomi, politik, hukum, maupun budaya. Namun, terlepas dari itu semua, penulis kira ada peta permasalahan besar yang tidak pernah berubah sejak dulu: akses pendidikan yang tidak merata, serta belum adanya sistem pendidikan berbasis karakter yang mampu membentuk paradigma masyarakat Indonesia agar berani bercita-cita tinggi.
Kalau kita mau melihat lebih kritis, realitas pendidikan di Indonesia saat ini terkesan tebang pilih. Masalah mendasar yang selalu didiskusikan dari waktu ke waktu sebetulnya sama: uang dan kemiskinan. Dalam pendidikan dasar, misalnya, sekalipun di beberapa daerah sudah diprogramkan gratis, sekolah tak ubahnya seperti pasar. Faktanya, buku-buku, seragam, serta iuran macam-macam tetap dibebankan kepada siswa. Pun, dalam pendidikan menengah pertama dan ke atas. Belum lagi jika kita bicara tentang pendidikan tinggi, jalur pendidikan yang ada saat ini telah terbagi menjadi dua kanal, yaitu mandiri dan standar. Akibatnya, isu mengenai UU BHP sempat mencuat melahirkan beragam konflik, ditengarai hanya memberikan kesempatan bagi orang-orang bermodal saja.

Lebih lanjut lagi, barangkali kita akan gigit jari mendapati fakta di lapangan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004 menunjukkan bahwa semakin pendidikan mencapai level tinggi, persentase partisipasi semakin rendah. Angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun adalah 96,77 %, usia 13-15 tahun mencapai 83,49 %, dan anak umur 16-18 tahun 53,48 %. Hasil riset UNDP 2004, yang kemudian dipublikasikan dalam Laporan Indeks Pembangunan Manusia pada 2006, juga memperlihatkan gejala serupa. Rasio partisipasi pendidikan rata-rata hanya mencapai 68,4 %. Bahkan, masih ada sekitar 9,6% penduduk berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf. Data dari Kompas (27/08/09) juga mengatakan hal serupa, menurut direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, pada 2009, dari total jumlah penduduk berusia 19-24 tahun, yakni sekitar 25 juta orang, baru 18% menikmati pendidikan tinggi.

Kenyataan di atas jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Permasalahan uang sepertinya telah menggerus cita-cita para orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Terlihat bahwa keberpihakan pemerintah yang lebih terhadap sektor riil membuat sektor pendidikan dianaktirikan. Belum lagi jika sistem tersebut sarat akan kepentingan politik. Bukan tidak mungkin kalangan miskin yang menjadi korban akibat tidak teralokasikannya anggaran pendidikan secara utuh.

Memang, kemiskinan dan alokasi anggaran bukan hanya satu-satunya faktor yang menyebabkan angka partisipasi pendidikan menjadi rendah. Faktor lain yang memungkinkan hal itu terjadi adalah karena budaya masyarakat Indonesia yang sering “merasa cukup”. Pola pikir semacam itu tentu saja membuat daya produktivitas menjadi kecil, sementara roda zaman “memaksa” kita untuk akselerasi, bersaing menemukan beragam inovasi. Apa yang mesti kita lakukan? Cara brilian yang sering kita lupakan adalah satu: beri anak-anak mimpi, jadilah eskalator!

Menjadi Eskalator, Belajar dari Sejarah

Sejak dari dulu, kita berharap agar bangsa kita menjadi cerdas dan tidak gampang dibodohi oleh penjajah, tapi kenyataan selalu berkata sebaliknya, globalisasi telah menjadi kendaraan bagi para kapitalis untuk menikmati sumber daya alam yang ada. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia kita lemah. Tanpa pendidikan, penduduk Indonesia yang besar ini seperti zombie, mandul dalam inovasi. Mungkin kita sering berteriak kepada pemerintah agar serius membenahi pendidikan di Indonesia. Namun, pernahkah kita berfikir apa yang sebetulnya mampu kita lakukan di tengah krisis yang tidak kunjung reda? Apakah kita akan terus saling menyalahkan tanpa bisa berbuat apa-apa?
Melihat dua peta polemik pendidikan yang penulis singgung di awal, yaitu paradigma sistem dan akses pendidikan yang terbatas, maka dibutuhkan kerjasama yang sungguh-sungguh dari berbagai elemen untuk memecahkan solusinya. Dari pihak pemerintah, alokasi anggaran pendidikan hendaknya ditambah dengan pengawasan yang ketat agar dana yang ada tidak masuk kantong jas safari para oknum pejabat. Sementara itu, dari elemen masyarakat, tentu saja mereka bisa melihat sejarah pendidikan Indonesia ketika mulai merangkak naik.

Banyak orang yang tidak tahu bahwa pendidikan di Indonesia mulai mengalami peningkatan pesat pasca 1950-an. Siapa yang tak mengenal Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH ML, guru besar UGM? Sewaktu mahasiswa, beliau adalah seorang aktivis yang menjadi pelopor program pengerahan tenaga mahasiswa ke daerah-daerah terpencil akhir 1950-an. Sekarang program tersebut kita kenal dengan istilah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ia dan tujuh kawan lainnya menyebar ke pelosok-pelosok desa untuk menjadi eskalator mimpi bagi anak-anak yang tidak tersentuh akses pendidikan.

Setelahnya, sekitar 1400-an mahasiswa mengikuti jejak beliau dan kawan-kawan. Alhasil, generasi 60-an menjadi saksi bagaimana mulanya pendidikan Indonesia naik merangkak. Imaduddin Abdurrahman, pelopor LDK, dan Boediono, wakil presiden RI, adalah contoh anak-anak desa yang tercetak karena adanya program ini. Jejak Koesnadi akhirnya ditiru oleh Anies Baswedan, Ph.D dari Yayasan Indonesia Mengajar. Program ini mengajak para sarjana muda untuk berani mengajar selama satu tahun di daerah terpencil. Selain mengasah kepekaan, program ini juga merupakan investasi jangka panjang yang patut diacungi jempol.

Dalam skala lain, kita juga bisa memulainya dari lingkungan terdekat, seperti yang dilakukan oleh Gola Gong, seorang penulis yang tetap produktif dengan keterbatasan fisik. Beliau mendirikan taman bacaan bernama Rumah Dunia yang sengaja dibangun di pelosok desa, bukan di pinggiran kota. Terbukti, banyak di antara relawan Rumah Dunia yang telah sukses menuai prestasi berkat motivasi yang dibangunnya. Kita bisa membuat lokus-lokus kecil semacam itu jika ingin menanamkan mimpi anak-anak dengan keterbatasan finansial.

Alkisah, Abdul Karim, seorang siswa SD di India menyaksikan sebuah eksperimen yang dilakukan gurunya. Sang guru sedang memegang cermin untuk memantulkan cahaya matahari dan mengarahkannya pada tumpukkan. “Abdul Karim”, kata sang Guru. “If you focus on one thing, and you are seriously studying it, you can burn the world!”. Setelah dewasa, Abdul Karim akhirnya menjadi fisikawan dan Presiden Muslim Pertama India yang berpenduduk mayoritas Hindu. Suatu ketika Abdul Karim berkata, “Saya menjadi seperti ini karena kata-kata guru saya sewaktu sekolah dasar.”

Dari kisah itu kita bisa menilai bahwa jika cara struktural belum bisa dikompromikan, cara kultural dirasa lebih efektif untuk membangkitkan semangat di tengah keterbatasan yang ada. Bukan berarti kita tidak menaruh kepercayaan pada pemerintah, hanya saja kita sudah terlalu jengah dengan pemberitaan media massa tentang beragam masalah pendidikan. Oleh karena itu, belajar dari sejarah dan beraksi setelahnya adalah cara yang tepat bagi kita untuk mencari solusi. Benarlah apa yang dikatakan oleh Peter Drucker, seorang ekolog sosial,“the greatest danger in time of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday’s logic”. Bahaya terbesar dari suatu turbulensi adalah bukan turbulensi itu sendiri, melainkan aksi kita yang selalu memakai logika kemarin. Apakah Indonesia menyadari hal ini?(*)

PS: ni essai sebetulnya di list juri juara 3, tapi karena kata panitia WMI ada dua juara doank, jadi gue hanya bisa tersenyum betapa Allah semudah itu membalikkan rejeki, hehe….*tragedi

*) penulis adalah mahasiswi Sastra Inggris UI. Aktivis dan social entrepreneur.