BARU-baru ini Indonesia disibukkan dengan pemberitaan mengenai seleksi calon pimpinan KPK. Berbagai kalangan berlomba-lomba untuk menduduki tampuk sebuah lembaga yang paling getol menyuarakan anti korupsi.Di tengah persaingan tersebut, berbagai syarat hitam di atas putih wajib dipenuhi, termasuk di dalamnya track record pengalaman dan moral suasion yang menjadi pertimbangan tersendiri. Namun, perlu diingat, seiring berjalannya waktu, siapapun yang terpilih,pada akhirnya rakyatlah yang akan menilai,sejauh mana individu tersebut mampu menjalankan amanah publik.
Masa depan KPK memang tidak tergantung dari satu pimpinan saja,diperlukan kerjasama dari berbagai elemen agar lembaga ini bisa meng-hadapi segala tantangan.Namun,kasus yang menimpa Antasari Azhar,Bibit, dan Chandra menjadi pelajaran tersendiri bagi KPK agar mampu menghadapi tantangan ke depan.Tentu saja, kejadian tersebut mengingatkan pada kita bahwa untuk menjadi pemimpin,syarat yang dibutuhkan bukan hanya kecerdasan secara teknis saja,tetapi juga solidarity maker skill,yaitu kemampuan yang dapat membangun trust (kepercayaan) dan respect (rasa hormat), sehingga nilai-nilai positif yang ada pada pimpinan bisa melembaga.

Salah satu nilai positif yang perlu dimiliki seorang pimpinan sehingga bisa menularkan kepada anggotanya adalah integritas dan budaya malu. Masihkah kita ingat kabar tentang bunuh dirinya Menteri Pertanian Jepang,Toshikatsu Matshuoka? Dia merasa malu dan bersalah karena dituduh melakukan skandal politik dan korupsi. Berita yang sempat membuat geger masyarakat Jepang ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita, terutama menyangkut tanggung jawab moral. Satu pelajaran yang bisa kita petik adalah pentingnya integritas di kalangan pimpinan politik, yaitu suatu kesatuan utuh, potensi yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran,sehingga kelak,ketika si pimpinan merasa bersalah,ia tak segan mundur dari jabatannya karena malu.

Selain itu, integritas juga wajib dimiliki untuk mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan publik. Bagaimanapun, rakyat sudah mampu menilai hitam-putihnya.Ketika kasus Bibit-Chandra mencuat, ramai-ramai publik memberikan dukungan. Sebaliknya, jikalau KPK dibekukan,publik akan secara otomatis melayangkan protes. Di sini,dapat kita lihat bahwa kepercayaan publik terhadap KPK sebetulnya tinggi, tinggal bagaimana KPK mampu mempertahankan kinerjanya sebagai perpanjangan suara rakyat.

Memang tidak ada yang tahu benar bagaimana seseorang itu jujur atau tidak.Namun, sama seperti kasus skandal dan korupsi lainnya, sepandaipandainya tupai melompat,pasti akan jatuh juga.Pada akhirnya,publiklah yang akan menilai,apakah kesadaran integritas itu dapat bertahan di tengah banyaknya intrik para oknum yang tidak senang terhadap kebenaran.(*)

Alfi Syahriyani
Mahasiswi Program Studi Inggris Universitas Indonesia

Dimuat di Koran Sindo 30 Juni 2010