Ditulis 6 Sept 2009

Setelah wacana membentuk kabinet profesional menggeliat, kini wacana hutang kursi politik muncul ke permukaan. Rupanya, kemenangan SBY-Boediono belum dimaknai sebagai suatu harapan baru untuk melakukan perubahan bagi rakyat. Sebaliknya, para elit lebih sering mewacanakan hutang kursi dibanding berbicara tentang realisasi visi dan misi pasangan presiden dan wakilnya. Padahal, wacana demikian justru akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada presiden, wakil, dan juga para elit politik lainnya.

Hemat penulis, hutang kursi politik dalam kabinet merupakan wacana ironis bagi rakyat. Betapa tidak. Pihak yang membuat calon presiden dan wakilnya menang adalah rakyat. Pun, subjek yang mengharapkan terjadinya perubahan adalah rakyat. Dengan kata lain, parpol tidak sepatutnya memperdebatkan hutang kursi kabinet. Sebaliknya, presiden dan para elit politiklah yang justru memiliki hutang kepada rakyat, di antaranya hutang kesejahteraan yang lebih meningkat, hutang pendidikan yang layak, hutang penegakan hukum yang adil, serta sederet program unggulan presiden dan jajarannya yang wajib direalisasikan.

Munculnya riak tuntutan porsi kursi merupakan hal yang sangat politis. Pengamat politik dari LIPI, Syamsudin Harris, mengatakan bahwa pembentukan kabinet balas jasa dipastikan akan membuat banyak janji presiden kepada rakyat tidak terpenuhi. Sama halnya dengan yang terjadi pada Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Gotong Royong di era Megawati, dan Kabinet Kesatuan Nasional pada masa Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, pada periode ini, presiden hendaknya tidak lagi mengulang kesalahan-kesalahan para pendahulu dalam membentuk kabinet. Cukup sudah wabah bagi-bagi kue menjalar di tubuh kabinet yang pada akhirnya merendahkan trust rakyat kepada para pemimpin negara. Akibatnya, alih-alih rakyat berhak menuai balas jasa, saat ini hak mereka untuk menikmati janji malah dikebiri oleh perdebatan jatah kursi.

Bagaimanapun, hutang politik idealnya tidak dilihat dari sejauh mana partai mendapatkan jatah kursi, tapi sejauh mana presiden bisa membentuk kabinetnya secara profesional. Kursi adalah simbol suara rakyat, bukan simbol kekuasaan. Artinya, jangan sampai suara-suara rakyat tenggelam akibat adanya ajang perebutan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Kita tentu ingat, di awal reformasi, setiap warga Indonesia diperkirakan menanggung hutang sebesar tujuh juta. Walaupun kita telah lepas dari hutang kepada IMF, namun tak dapat dipungkiri masih banyak hutang negara yang harus dilunasi. Bukankah hutang tidak terbatas dalam bentuk finansial saja, tapi juga janji? Artinya, saat ini rakyat mengharapkan balas jasa para pemimpin karena merekalah yang memilih dan berharap. Sayangnya, keadaan malah menjadi terbalik. Pemerintahlah yang justru membebankan mereka hutang, hingga akhirnya rakyat kembali menjadi objek yang paling sering ditarik ke dalam grafik pertumbuhan ekonomi, grafik tingkat buta huruf, dan grafik tarik menarik kepentingan politik.

Singkatnya, jatah kursi parpol tidak seharusnya menjadi persoalan. Presiden tidak perlu termakan berbagai kepentingan parpol hingga ragu memutuskan siapa saja orang yang berhak menjabat dalam kabinet. Memelihara permasalahan klasik hanya akan membuat pemerintah lupa dengan realisasi janji. Daripada memperebutkan kursi yang pada akhirnya membuat beberapa pihak saling tuding dan merasa sensitif, lebih baik para wakil rakyat mengasah rasa sensitifitas pro-rakyat dan menyelesaikan persoalannya yang tak kunjung usai (*)

Alfi Syahriyani

Mahasiswi Program Studi Inggris UI 

Lagi iseng buka blog lama. Ini tulisan 3 tahun yang lalu, lupa masuk Sindo atau gak yah. Lagi ingat pemilihan gubernur Jakarta, semoga sukses jaya!